Tugas ULP

Tugas ULP dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan pengadaan didalam Pasal 8 dinyatakan bahwa tugas ULP adalah sebagai berikut :

  1. Mengkaji Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK
  2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
  3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Web site K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional ;
  4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
  5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
  6. Menjawab sanggahan ;
  7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
  8. Menyimpan Dokumen asli pemilihan penyedia barang/Jasa ;
  9. Mengusulkan perubahan HPS, KAK, Spesifikasi teknis pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK ;
  10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
  11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;
  12. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP ;
  13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik ;
  14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yng telah dilaksanakan ; dan
  15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survai harga, daftar kebutuhan barang/jasa/ daftar hitam penyedia.

Berkaitan dengan telah keluarnya Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas, kewenangan , ruang lingkup serta tata kerja, maka kiranya Kementrian/Lembaga/Intansi dan daerah dalam hal ini Kepala Daerah agar segera merevisi keberadaan ULP berdasarkan aturan yang terbaru dan berlaku. Hal ini mengingat bahwa payung hukum yang mengatur  tentang keberadaan ULP dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor  Nomor 002 /PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan hukum dimana akan terjadi sanggahan bahwa Media ( ULP )  sebagai sarana proses “ pemilihan “ barang/jasa dianggap batal demi hukum  dengan alasan bahwa payung yang mengatur ttg keberadaan ULP dianggap telah kadaluarsa.